Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, penanganan masalah kebahasaan dan kesastraan, baik pengembangan maupun pembinaannya, merupakan amanat dari rakyat Indonesia yang dilaksanakan secara terarah, terencana, sistematis, dan berkelanjutan oleh pemerintah. Sehubungan dengan itu, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan (Badan Bahasa), yang merupakan unit utama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra.

            Berbagai kegiatan dan fasilitasi pembinaan bahasa telah dilakukan oleh Badan Bahasa. Pembinaan bahasa tersebut melibatkan ahli bahasa yang tersertifikasi Badan Bahasa. Kategori ahli bahasa tersebut terdiri atas penyuluh, penyunting, penerjemah, ahli bahasa tindak pidana, dan ahli bahasa perundang-undangan. Untuk mendukung kegiatan ahli bahasa tersebut pada sistem ini disertakan pula produk-produk pembinaan bahasa. Keberadaan Ahli Bahasa ini tersebar di seluruh Satuan Kerja (Satker) Badan Bahasa.